Rekonstruksi Palu-Donggala Membutuhkan Rp18 Triliun

0
127
Rekonstruksi Palu-Donggala Membutuhkan Rp18 Triliun
Rekonstruksi Palu-Donggala Membutuhkan Rp18 Triliun

Pemerintah segera merekonstruksi Palu-Donggala, Sulawesi Tengah pascabenca. Saat ini semuanya tengah dibahas dalam rapat perencanaan daerah relokasi pembangunan hunian untuk korban bencana.. Pembahsan tersebut langsung dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Rapat dihadiri Menteri Koordinator bidang Pilitik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Agraria Tata Ruang Sofjan Djalil, dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. Selain itu juga hadir perwakilan kabupaten dan kota terdampak bencana.

Wiranto mengatakan pencarian daerah relokasi harus dilakukan dalam waktu cepat. Mengingat, ada banyak yang tak layak huni karena dilalui sesar Palukoro. Daerah ini kata mantan Panglima TNI ini ditandai sebagai zona merah.

“Hari ini kita membahas bagaimana kita menyelesaikan perencanaan pembangunan kembali rumah-rumah bagi masyarakat terdampak,” kata Wiranto usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Wiranto menjelaskan, bahwa perumahan baru tidak mungkin dibangun di daerah zona merah. Karena, gempa bisa mengancam kapan saja.

“Karena setiap saat kita bisa kena gempa lagi, untuk apa kita membangun suatu lokasi, satu perumahan-perumahan yang risiko gempanya tinggi,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah meminta Badan Geologi Nasional memastikan daerah mana saja yang masuk zona merah. Hal tersebut sebagai acuan pemerintah dalam membuat perencanaan relokasi.

“Perencanaan itulah yang nanti apakah jumlahnya berapa, lokasinya di mana, itu yang harus diselesaikan dalam waktu sebulan,” kata dia.

Sementara, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah Patta Tope menyebutkan setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 18 triliun untuk proses rekonstruksi Sulawesi Tengah pascabencana gempa dan tsunami.

“Kalau yang totalnya tadi kan Wapres sudah hitung, perkiraannya itu Rp 18 triliun,” ujar Patta.

Dana tersebut kata dia bersumber dari APBN, APBD, dan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

Dia menjelaskan, saat ini sudah ada dana sebesar Rp 7,5 triliun dari ADB. Namun, jumlah tersebut akan dialokasikan untuk rekonstruksi dan pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang turut hadir dalam rapat menyatakan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi 14.400 kepala keluarga dan infrastruktur penunjang di wilayah relokasi.

Adapun proses rekonstruksi dan relokasi baru berjalan setelah perencanaan dan payung hukumnya selesai bulan depan.

Saat ini Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun masih memetakan wilayah rawan gempa dan akan mengumumkan hasilnya Desember 2018.

“Tahun depan (pembangunannya), semua tahun depan pembangunan fisik,” ujar Longki.