Revisi UU KPK Bukan Kesalahan Jokowi dan Tuntutan Koalisi Sipil Seharusnya ke DPR.

Revisi UU KPK Bukan Kesalahan Jokowi dan Tuntutan Koalisi Sipil Seharusnya ke DPR.
720 Views

Koalisi Masyarakat Sipil bakal menempuh langkah hukum apabila Presiden Joko Widodo berkeras melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK.

Anggota koalisi yang juga peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryan mengaku telah bersiap melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman atau melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Satu, ini bisa kita gugat cacat formalnya ke Ombudsman. Yang kedua kami bisa PTUN-kan tindakan Jokowi, bukan supresnya ya, tapi tindakannya Jokowi. Karena presiden hanya bisa merespons UU yang masuk prolegnas prioritas. Kalau tidak, presiden itu melanggar hukum. Ini sebelum UU-nya jadi,” ujar Agil dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (15/9).

Sejak diwacanakannya RUU KPK oleh DPR berbagai pihak terus melayangkan penolakannya. Namun bukannya DPR yang dicecar justru Presiden lahj yang menjadi sasaran.

Perlu diketahui bahwa Presiden Jokowi tidak bersikeras merevisi UU KPK, melainkan DPR bahkan sudah berkali-kali DPR mengajukan revisi UU KPK ke Pemerintah. Oleh karenanya, revisi UU KPK bukan kesalahan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu tuntutan Koalisi Sipil kepada Jokowi dapat dikatakan salah alamat. Seharusnya lebih tepat diarahkan kepada DPR. Sehingga tidak semua persoalan ditimpahkan dan disalahkan ke Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui bahwa Paresiden Jokowi hanya menjalankan tugas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sehingga jika ada yang pro dan kontra terhadap revisi UU KPK, sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum tanpa saling menyalahkan dan memprovokasi.

Satu sisi Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk memperkuat KPK. Disisi lain masyarakat sebagian besar sudah tidak mempercayai independensi pimpinan KPK.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *