Revisi UU KPK Tak Terbendung, Perbaikan Total Pemberantasan Korupsi Perbaikan Lembaga KPK

2,576 Views

Wacana revisi UU KPK ternyata menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, namun kali ini pihak internal KPK tidak dapat lagi menjadi arus utama mengarahkan opini masyarakat bahwa merekalah yang paling benar. Berbagai dugaan penyimpangan dan intrik politik oleh pegawai hingga pimpinan KPK semakin terbongkar dan transparan yang menyebabkan keraguan masyarakat terhadap lembaga superbody tersebut dapat terus menjalankan amanah mereka menuju Indonesia bebas korupsi.

Membanjirnya dukungan pro revisi UU KPK karena masyarakat telah melihat bahwa pemberantasan korupsi dalam usia 17 tahun KPK sejak didirikan tahun 2002 tidak beranjak jauh dan hanya meraih sedikit kenaikan peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diumumkan oleh Lembaga Transaparansi Internasional setiap tahun.

Klaim sepihak oleh Pimpinan KPK bahwa Indeks Persepsi Korupsi mencatat rekor perbaikan tertinggi di dunia bukanlah milik pribadi lembaga tanpa pengawasan itu. Faktanya korupsi adalah musuh bersama bangsa Indonesia sehingga seluruh kekuatan bangsa harus dikerahkan penuh untuk mengatasi penyakit korup tersebut hingga ke akar-akarnya.

Reformasi dan perbaikan birokrasi yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak awal pemerintahan dan membentuk berbagai satgas anti mafia pangan, anti mafia migas berbagai lainnya telah menyentuh akar pemberantasan korupsi itu sendiri. Birokrat korup harus disingkirkan dan digantikan dengan yang lebih baik dan bersih.

Kecenderungan KPK yang hanya berfokus pada penindakan dan ketimpangan pada penguatan untuk pencegahan korupsi itu sendiri hanya menciptakan parade OTT yang mulai membosankan dan menghilangkan harapan rakyat atas Indonesia bebas korupsi.

KPK selama ini semakin terbukti hanya ingin berjalan sendiri dan mengesampingkan tujuan utama pemberantasan korupsi itu sendiri yakni menghilangkan korupsi itu dari bumi Indonesia. KPK terus memelihara calon koruptor agar lembaga ad-hoc tersebut terus merasa dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi tanpa henti.

Revisi UU KPK adalah keniscayaan untuk membuat pemberantasan korupsi kembali ke jalur yang benar setelah beberapa kegaduhan yang disebabkan oleh pimpinan KPK masa kini dan masa lalu menunjukkan kebobrokan internal KPK itu sendiri.

Dari survei Persepsi Masyarakat Terhadap KPK dan Korupsi Tahun 2008, didapati bahwa belum terlalu banyak orang yang tahu bahwa tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada KPK bukan hanya tugas yang terkait dengan penanganan kasus korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat.

Hal ini dapat dimaklumi, karena sekalipun telah banyak yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan korupsi dan dalam mengkaji sistem administrasi lembaga negara/pemerintah yang berpotensi korupsi, kegiatan-kegiatan itu menurut kalangan pers
kalah nilai jualnya jika dibandingkan dengan liputan atas penindakan korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku[1]. Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu ‘mencegah’, ‘memberantas’ dalam arti menindak pelaku korupsi, dan ‘peran serta masyarakat’.

Opini yang dibangun bahwa revisi UU KPK hanya bertujuan melemahkan KPK dijawab dengan ketegasan Presiden Jokowi agar KPK dapat menempatkan dirinya sebagai lembaga negara yang mengabdi dan melayani seluruh masyarakat Indonesia.

Presiden Jokowi juga menegaskan pemerintah saat ini sedang memperjuangkan isi dari revisi UU KPK. KPK adalah lembaga negara yang tetap harus dijaga keberadaannya.

“Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-subtansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu,” ungkap Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

“Jadi saya perlu saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah dalam kita bernegara,” lanjut Jokowi.

Sebab itu, revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR, kata dia, harus diawasi bersama-sama agar KPK tetap berada di posisi kuat dalam memberantas korupsi.

“Mengenai revisi UU KPK, Itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama. Semuanya mengawasi, semua. Agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam posisi pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama,” Tegas Jokowi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *