Semakin Panik Oknum Pelindung Koruptor E-KTP Semakin Giat Mendiskreditkan KPK Dan Pemerintah



59 Kali di Baca

Wartakota – Banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus mega korupsi E-KTP ternyata semakin mengkhawatirkan banyak pihak yang terlibat didalamnnya. Berbagai propaganda negatif yang ditujukan pada kinerja KPK semakin digiatkan.

Salah satunya dari Ferdinand Hutahean yang saat ini menjadi “juru bicara” Partai Demokrat yang kadernya banyak tersangkut dalam kasus yang ditangani KPK.

Dalam tulisan Ferdinand secara sembrono menuduh unsur pimpinan KPK menjadi sub ordinat kekuasaan. Tuduhan keji ini sangat jelas untuk melemahkan KPK yang didirikan sebagai lembaga yang kredibel dan independen serta sudah sangat dipercaya masyarakat untuk memberantas tindak pidana luar biasa korupsi.

Tulisan opini Ferdinand tersebut secara konsisten dimuat di portal rmol yang jauh dari kaidah jurnalistik dan selalu agitatif untuk menurunkan wibawa pemerintah dan KPK saat ini.

Analisa superfisial yang tidak berdasarkan bukti konkret dan fakta sebenarnya dibuat Ferdinand untuk membuat opini negatif dan mencitrakan Presiden Jokowi mencampuri urusan penegakan hukum KPK terutama di kasus E-KTP.

Ferdinand dalam tulisannya bahkan tidak mengapresiasi prestasi moncer KPK dalam memproses Ketua DPR RI Setya Novanto hingga dapat disidangkan perkaranya saat ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Justru yang diungkit oleh penulis oportunis ini adalah keinginannya agar politik Indonesia semakin gaduh dan tidak kondusif pada pembangunan ekonomi yang saat ini digencarkan pemerintahan Presiden Jokowi, terlebih menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019 mendatang.

Tuduhan kebobrokan penegakan hukum seperti ditulis Ferdinand adalah sesuatu yang harus dikritisi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh provokasi mesin-mesin politik oposisi yang hanya mengutamakan kepentingan merebut kekuasaan.

Kontribusi Ferdinand yang utama terhadap penegakan hukum justru adalah meruntuhkan hukum itu sendiri dengan menciptkan stigma-stigma negatif serta provokasi terhadap masyarakat untuk tidak percaya lagi kepada proses hukum.

Dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap KPK terhadap kasus E-KTP justru semakin hari semakin mengalir dari segala lapisan masyarakat yang prihatin terhadap kasus E-KTP yang mengorbankan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengatakan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bukan hanya tentang bagaimana anggaran negara dikorupsi, tapi juga tentang serangan balik dari para pihak yang diduga menjadi pelaku korupsi proyek e-KTP.

Bambang mengatakan KPK, yang kini tengah mengusut kasus e-KTP, tak luput dari serangan tersebut. Ia melihat KPK diserang dari tiga posisi. “Lembaganya sendiri, kebijakan antikorupsi, dan orang-orang KPK-nya dihabisi,” katanya dalam lokakarya bertajuk “Jangan Lelah Melawan Korupsi” di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017 lalu.

Karena itu, Bambang berpesan agar masyarakat tetap terus mendukung KPK dalam memberantas korupsi, termasuk kasus korupsi e-KTP yang kini masih bergulir. “Saat publik tidak ada di dalam, KPK akan tidak ada apa-apanya,” ujarnya.

Bambang mengatakan korupsi sudah dilakukan mulai perumusan anggaran suatu program. Menurut dia, proses transaksi sudah dimulai sejak saat itu. “Merumuskan anggaran saja sudah ada transaksinya. Itu terjadi jauh sebelum pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

Sehingga patut diduga tulisan Ferdinand tersebut hanya untuk melindungi oknum-oknum yang ditengarai Bambang ikut menyerang KPK dengan segala bentuk agitasi dan provokasinya.

Seperti dihimbau oleh Bambang tentunya masyarakat wajib mewaspadai kemunculan pihak-pihak oposisi yang mengatasnamakan keterbukaan informasi untuk menggiring opini masyarakat melalui pembiasan informasi agar menjadi kontra dengan pemerintah dan KPK itu sendiri.