Semua Jadi Bubrah,Jokowi Minta Korupsi E-KTP Di usut serius dan Profesional



73 Kali di Baca

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara tentang korupsi massal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Presiden Jokowi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius dan profesional dalam menangani serta membongkar korupsi berjamaah yang merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun itu.

“Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup. Jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini,” kata Presiden Jokowi usai membuka Pameran Furniture Internasional Indonesia 2017 di Jakarta, Sabtu (11/03/2017).

Meskipun begitu, Presiden Jokowi tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah karena korupsi e-KTP ini menyeret banyak nama tokoh nasional, termasuk Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri), Yasona Laoly (Menteri Hukum dan HAM saat ini), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah saat ini), Setya Novanto (Ketua DPR-RI saat ini), Marzuki Ali (mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat), dan lainnya.

Seperti diketahui dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kemendagri, sejumlah politikus ternama disebut ikut menerima aliran uang suap e-KTP, mulai dari Setya Novanto, Menkumham Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, politisi Marzuki Alie serta puluhan mantan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014.

Dari diduga menjadi korban fitnah, sejumlah nama mengancam akan mengajukan gugatan terhadap KPK. “Tak ada caranya mempercayai pemimpin. Itu kan tergantung pemimpinnya. Jadi yang ada adalah cara agar pemimpin bisa dipercaya,” kata Mahfud menjawab tanyaan netizen tentang bagaimana cara mempercayai pemimpin dalam akun Twitternya, Senin (13/3/2017).

Dalam kasus e-KTP ini, pakar hukum itu meminta pengungkapan kasus tidak dikaitkan dengan isu politik yang berkembang. Sementara itu Presiden menyesalkan terjadinya korupsi dalam skala sangat besar tersebut.

Menurutnya, jika pengelolaan e-KTP bisa diselesaikan dengan benar, maka pengurusan identitas akan semakin mudah dan efisien, antara lain untuk pengurusan paspor, SIM, syarat-syarat perbankan, dan perpajakan, maupun pemilihan kepala daerah. “Habisnya 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar,” kata Presiden RI ke-7 ini.