Sesuai Amanat UU, Penelitian Verivikasi Parpol Harus Dilakukan KPU

22 Views

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau kepada semua partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 untuk mendaftarkan kembali ke lembaganya. Mengingat kondisi Parpol peserta Pemilu 2014 mengalami perubahan.

Oleh karena itu, KPU mengatakan ingin melakukan verifikasi administrasi kepada semua Parpol peserta Pemilu 2019, tak terkecuali bagi mereka yang sudah mengikuti Pemilu sebelumnya.

Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR menyampaikan beberapa isu strategis dalam PKPU, yakni persyaratan parpol peserta pemilu. Isu berikutnya adalah verifikasi parpol yang telah lulus verifikasi.

“Kepengurusan berubah, banyak hal berubah, nah untuk memastikan kebenaran-kebenaran itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/17).

Arief menjelaskan bahwa KPU punya pengalaman seperti ini, “besok pemilu, hari ini ada putusan hukum baru. Besok verifikasi (parpol), hari ini ada fakta hukum baru. KPU harus menjalankan itu, maka kami sudah menyiapkan berbagai macam skenario,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam draf PKPU tentang verifikasi, KPU menjadwalkan verifikasi parpol dilakukan pada Desember 2017 hingga Februari 2018. Setelah itu penetapan parpol peserta pada 17 Februari 2018.

Sementara, pada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang beberapa waktu lalu telah disahkan, pada tahapan verifikasi parpol terdapat dua istilah yang berbeda. Yakni penelitian administrasi dan verifikasi.

Secara administratif dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana diamanatkan di undang-undang untuk diserahkan kepada KPU.

Dalam undang-undang dijelaskan, terutama pasal 174 dan 178, karena menggunakan dua istilah yang berbeda. Ada penelitian administrasi, ada verifikasi. Tentu ke dua proses itu berbeda, nah karena ada dua istilah tadi, maka penelitian administrasi tentu tetap harus dilakukan KPU.

Menurut Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan pengaturan tersebut bukanlah inisiasi dari KPU untuk mempersulit proses verifikasi bagi parpol yang pada pemilu sebelumnya telah lolos tahap verifikasi, tetapi semata-mata menjalankan norma sebagaimana tercantum di dalam UU.

“Sebetulnya bagi kami, di draf peraturan KPU ini tidak ada yang kemudian niat atau rumusan tentang partai yang telah lolos verifikasi yang lalu kemudian menjadikannya tidak lolos,” ujarnya.

Sekedar merefresh kembali, adapun persyaratan parpol peserta Pemilu yakni berstatus sebagai badan hukum berdasarkan UU yang mengatur tentang parpol. Dan harus paling sedikit seribu anggota di tiap daerah dan menggunakan kartu anggota.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *