Soal Pembatasan Kunjungan Diplomat Asing ke Papua Pemerintah RI Minta Semua Negara Memahami

Soal Pembatasan Kunjungan Diplomat Asing ke Papua Pemerintah RI Minta Semua Negara Memahami
2,379 Views

Meski kondisi Papua dan Papua Barat berangsur kondusif, namun Pemerintah RI tetap melarang diplomat asing untuk mengunjungi wilayah Papua. Langkah yang dianggap tidak biasa itu diambil karena adanya kekhawatiran terkait keamanan setelah kerusuhan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Pemerintah RI berharap semua negara memahami kebijakan Pemerintah Indonesia dan tidak membangun isu simpang siur yang jauh dari realita.

Pemerintah Indonesia tentu ingin Papua dan Papua Barat segera kondusif seperti semula, untuk itu diharapkan juga semua negara tidak ikut campur maupun memprovokasi masalah Papua.

Pejabat Pelaksana Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa Kemlu RI “mengikuti keputusan pemerintah untuk membatasi kunjungan warga asing ke Papua, termasuk diplomat.”

Situasi di Papua, terutama di Wamena telah berangsur pulih menyusul kerusuhan yang menewaskan puluhan korban jiwa terjadi dua pekan lalu. Masyarakat telah kembali beraktivitas, dan diharapkan akan diikuti dengan kembali normalnya perekonomian, kegiatan pendidikan dan pemerintahan.

Sebelumnya, Media Australia, Sydney Morning Herald and The Age telah mengonfirmasi bahwa para diplomat dari kedutaan Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, bulan lalu telah meminta kementerian luar negeri Indonesia (Kemlu RI) untuk meminta izin mengunjungi Papua. Namun, semua permintaan mereka ditolak.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) juga belum diberikan izin untuk mengunjungi Papua, meskipun diundang oleh pemerintah Indonesia pada Februari 2018. Organisasi itu masih melobi pemerintah untuk mendapatkan izin untuk berkunjung.

The Herald and The Age juga mengetahui bahwa para diplomat dari Australia dan Amerika Serikat (AS) belum meminta izin dari pemerintah Indonesia untuk memasuki Papua sejak kekerasan pecah di wilayah Timur Indonesia itu. Mereka dilaporkan khawatir permintaan semacam itu tidak disukai pemerintah dan dapat memunculkan isu diplomatik.

Juru bicara kedutaan Kanada menolak memberikan komentar, sementara juru bicara kedutaan Inggris mengatakan “kami mendukung pengembangan semua bagian Indonesia, termasuk Papua. Kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk tujuan itu”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *