Suara Buruh Kalah Pamor dari Politikus

116 Views

Sepanjang 1 Mei 2017-30 April 2018, jumlah berita tentang buruh dan perburuhan yang dimuat 1.726 media daring lokal dan nasional mencapai 86.656. Pemberitaan mengenai buruh memperlihatkan tren meningkat secara liniar dalam setahun terakhir, dengan rata-rata 7.221 berita setiap bulan.

Artinya, dalam satu tahun terakhir, terdapat gejala di mana buruh semakin berhimpit dengan isu politik, terutama terkait dengan Pilpres 2019.

Irisan antara buruh dengan isu politik dari segi ekspos media cenderung menguat bersamaan dengan tahun politik saat ini.

Hasil riset Indonesia Indicator (I2) menyebutkan suara aktivis buruh kalah lantang dan kalah pamor dibandingkan politikus dalam pemberitaan isu perburuhan di media massa.

Dari 10 narasumber yang paling banyak dikutip media dalam berita tentang buruh, Presiden KSPI Said Iqbal menjadi satu-satunya aktivis buruh yang bertengger di peringkat kedua dengan 3.469 pernyataan yang dikutip dari sebanyak 1.301 berita.

“Suara-suara aktivis buruh kalah lantang dengan suara politikus,” ungkap Direktur Komunikasi I2 Rustika Herlambang saat memaparkan hasil riset bertajuk “Buruh Indonesia dalam Potret Media” melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (2/5/18).

Rustika mengatakan, buruh merupakan salah satu elemen masyarakat penggerak roda perekonomian yang dianggap memiliki basis massa yang kuat dan solid. Indikasi yang memperkuat peningkatan berita buruh yang ditopang dan dipicu oleh isu politik dan pemilu.

Namun, salah satu temuan menarik dari riset I2 ini, menurut Rustika, adalah tampilnya Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebagai dua sosok politikus oposisi yang masuk dalam jajaran top ten influencer di media yang menyuarakan soal perburuhan dalam posisi yang berseberangan dengan pemerintah.

“Di antaranya adalah ide Fadli Zon untuk membentuk pansus mempertanyakan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang memberikan kemudahan bagi masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia,” ujar Rustika.

Padahal, isu perburuhan, termasuk isu TKA yang belakangan kian menghangat justru digunakan oleh kekuatan oposisi untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagai bagian dari kontestasi politik menuju Pilpres 2019.

“Isu perburuhan memang rawan, namun sekaligus penting bagi upaya mendulang suara dukungan dalam Pilpres mendatang,” ujarnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *