Sumpah Jabatan dan Netralitas serta Masyarakat sebagai Pengawas Plt Gubernur

24 Views

Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal kepolisian berpangkat inspektur jenderal untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal tersebut sudah melalui pertimbangan matang secara hukum Mendagri Tjahjo terkait usulannya itu.

Adapun dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.

Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan yang akan lengser 13 Juni mendatang. Sementara Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018.

“UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Tjahjo seperti dikutip media nasional beberapa waktu lalu.
Selain itu, masih kata dia, dasar yang lain yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Aturan itu mengatur tentang cuti diluar tanggungan negara.

“Pasal 4 ayat (2): Pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi,” jelas Tjahjo.

Dia pun menyebut pemilihan polisi sebagai Plt Gubernur pernah dilakukan. Kapuspen Kemendagri Arief M. Edie menjelaskan, preseden tersebut terjadi di Sulawesi Barat dan Aceh. Dua provinsi tersebut tergolong rawan.

“Beberapa waktu yang lalu di Sulbar dan Aceh yang masuk kategori rawan juga dijabat oleh Irjen Carlo Tewu dan Aceh oleh Mayjen Sudarmo. Untuk daerah yang masuk kategori rawan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Sehingga dimungkinkan untuk jabatan tersebut,” tutur Arief.

Sementara itu, Tjahjo mengatakan alasan pemilihan Plt dari kalangan kepolisian adalah untuk menjamin netralitas di Pilkada Serentak 2018.

“TNI, Polri, Kemendagri, ASN, harus netral. Tahun lalu ada TNI, ada Polri juga netral. Maka aman Pilkada,” ucap Tjahjo saat dikonfirmasi, Kamis (25/1/2018).

Dia menyebut, Irjen Iriawan dan Irjen Martuani, belum tentu mengisi kekosongan di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Karena hal itu bergantung keputusan presiden. Dan saat ini Kemendagri masih menunggu keputusan tersebut.

“Tunggu Keppres-nya,” ujar Tjahjo menekankan kalau penunjukkan anggota Polri sebagai PLT Gubernur tidak menyalahi aturan dan ditujukan sebagai langkah pengamanan terhadap pelaksanaan Pilkada 2018.

Dia pun menjelaskan, pendekatan keamanan dijadikan alasan untuk memilih 2 perwira itu. Tidak ada hal lain.

“Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Tidak mungkin semua Eselon I Kemendagri jadi Plt, ada 17 Provinsi. Maka saya ambil dari instansi lain dan Wagub yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya,” ungkap Tjahjo.

Setiap pejabat yang diangkat tersebut akan terikat pada sumpah jabatan sehingga masyarakat dapat turut mengawasi netralitasnya dan memiliki hak untuk melaporkan apabila pejabat tersebut meyalahi aturan dalam menjalankan tugasnya.

Masyarakat hendaknya tidak mudah terprovokasi isu bahwa pemerintah menggunakan TNI dan Polri sebagai komoditas politik, karena hal tersebut justru akan memperkeruh kondisi politik dalam negeri dan berpotensi menimbulkan friksi yang mengancam kondusifitas pelaksanaan pesta demokrasi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *