Tak Ajukan Gugatan ke MK Sama Saja Prabowo Menerima Hasil Pilpres, Gitu Aja Repot!



362 Kali di Baca

Gitu Aja Repot! mendengar kata-kata itu pastilah kita mengingat Presiden RI ke-4 Gus Dur. Bahasa itu menjadi denomenal dikalangan masyarakat manakala Gus Dur menyindir para politikus yang dianggapnya edan dan kekanak-kanakan.

Hal ini pun sedikit ada persamaan, ketika kubu Prabowo-Sandi yang tak berkeinginan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahakmah Konstitusi (MK).

Ini juga lah yang di respon Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf atas sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang ogah menempuh jalur MK untuk memrotes hasil pemilu.

Menurut TKN, bila BPN tak mau menempuh MK, maka sama artinya BPN menerima hasil pemilu.

“Nah kalau misalnya dia tidak menempuh jalur mekanisme Mahkamah Konstitusi berarti dia menerima terhadap hasil pilpres ini. gitu aja,” kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (15/5).

Menurutnya lagi, berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yg akan ditempuh adalah melalui mahkamah konstitusi bukan dengan teriak-teriak kecurangan lalu menolak hasil Pilpres.

“Sekarang misalnya tuduhan kecurangan-kecurangan itu misalnya kecurangannya itu di mana,” kata Politikus Golkar itu.

Ace juga mempertanyakan frasa ‘kedaulatan rakyat’ yang belakangan digunakan BPN untuk mengganti frasa ‘people power’. Kedaulatan rakyat, kata Ace, justru direpresentasikan dalam Pemilu 17 April 2019, di mana rakyat menggunakannya hak pilihnya.

Pemilu dengan selisih yang diprediksikan dengan keunggulan Jokowi atas Prabowo dengan belasan juta suara, menurut Ace sudah lebih merepresentasikan kedaulatan rakyat dari pada konsep kedaulatan rakyat yang diusung kubu Prabowo-Sandi.

“Sudah jelas, jadi ini hanya ingin menggiring opini saja menarik simpati rakyat, memelihara pendukungnya,” katanya.

Sebelumnya, BPN Prabowo – Sandiaga pesimistis MK bakal memproses secara objektif laporan dugaan kecurangan yang mereka miliki. Juru Kampanye Nasional BPN, Muhammad Syafii mengatakan hal itu pernah terjadi pada Pilpres 2014.

Ia mengklaim, pengalaman buruk pada Pilpres 2014, kubu Prabowo mengajukan ke MK 19 truk barang bukti berupa formulir plano C1. Namun, barang bukti pun tidak diproses.

“MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif,” kata Syafii di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (15/5).

Meski tak percaya pada MK, Syafii tak secara jelas mengatakan langkah konkret yang bakal diambil BPN setelah tanggal 22 Mei 2019 nanti Jokowi – Ma’ruf dimenangkan. Syafii justru menyebut, Konstitusi saat ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita akan melihat nanti apa keinginan rakyat terhadapa pemilu curang yang sekarang berlangsung. Jadi ada tanggal mainnya,” ujarnya.

Terkait itu, Ace menilai bahwa pada Pilpres 2014 MK tidak mengusut bukti yang diajukan kubu Prabowo karena bukti yang diusung kubu Prabowo tidak layak ditindaklanjuti, hal itu bukan karena MK tidak objektif.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *