Tak Punya Legal Standing, Yusril Sebut Permohonan Kedua Prabowo-Sandi Bakal Ditolak MA Seluruhnya



56 Kali di Baca

Kuasa hukum Capres-cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo mengatakan bahwa permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) bukan kasasi, seperti yang ramai diberitakan.

Ia menegaskan bahwa itu adalah permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Prabowo-Sandi bahkan sudah meneken surat kuasa pada 27 Juni 2019 yang disaksikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

“Surat Kuasa No.01/P-S/V/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang ditanda tangani secara langsung Prabowo-Sandi di atas materai Rp 6000 dengan disaksikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,” kata Nicholay Aprilindo melalui keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Merespon hal itu Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Cawapres Nomor Urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra meyakini bahwa MA akan menolak permohonan kasasi kedua dari paslon Prabowo-Sandi yang mempermasalahkan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden pada 17 April 2019.

Yusril menilai, para kuasa Hukum Prabowo-Sandi telah salah melangkah dalam menangani perkara ini.

“Ketika MA menyatakan N.O (niet ontvanklijk verklaard) karena pemohonnya tidak punya legal standing, maka permohonan ulang atas perkara ini seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama. Jika perkara ditolak Bawaslu, barulah mereka ajukan kasasi ke MA,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (10/7).

Apalagi kata Yusril, Prabowo-Sandi bukanlah pihak yang memohon perkara ke Bawaslu yang sebelumnya mengajukan kasasi ke MA. Sebab pemohon perkara sebelumnya adalah Ketua BPN Djoko Santoso.

“Sangat aneh kalau tiba-tiba pemohonnya diganti dengan Prabowo dan Sandiaga Uno tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya sebelumnya tidak pernah berperkara,” ujarnya.

Yusril menilai ada kesalahan berpikir dalam menerapkan hukum acara yang dilakukan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi. Karena itu dirinya sangat yakin MA akan menyatakan N.O sekali lagi atau menolak permohonan ini seluruhnya.

Pasangan Prabowo-Sandi mengajukan kasasi sekali lagi ke Mahkamah Agung dan telah diregister dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini, kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, dilakukan seminggu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo dan Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo-Sandi memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.

Perkara tersebut sebelumnya telah diajukan ke Bawaslu oleh Ketua BPN Prabowo Sandiaga, Djoko Santoso, tetapi lembaga pengawas pemilu itu menyatakan perkara pelanggaran administrasi TSM yang diajukan oleh BPN Prabowo Sandi itu “tidak dapat diterima” (N.O. atau niet ontvanklijk verklaard).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *