Temukan Ormas Anti Pancasila,UKP-PIP berhak Berikan Saran untuk Dibubarkan

93 Views

Pemerintah bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dari Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Keorganisasian Masyarakat.

Perppu ini mengatur tentang pembubaran organisasi masyarakat yang anti Pancasila. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan kementerian Hukum dan HAM juga akan melakukan verifikasi terhadap ormas di Tanah Air yang jumlahnya mencapai 344.039.

Dan kemarin, akhirnya pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas HTI. Karena, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

“Mereka (HTI) mengingkari AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) sendiri. Itu salah satu pertimbangan kami mencabut SK Badan Hukum HTI,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Freddy Harris melalui keterangan tertulis, Rabu (19/7).

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

HTI pun mengklaim dan menuduh pemerintah tidak melakukan prosedural peringatan tertulis dalam membubarkan organisasi tersebut. Namun, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief membantah.

Menurut Yudi, prosedur-prosedur yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan requirement dari peraturan itu sendiri.

Dalam kasus HTI, UKP-PIP ikut memantau organisasi kemasyarakatan yang menentang Pancasila. Berdasarkan kajian, ada ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Pancasila, maka UKP-PIP menyarankan agar ormas tersebut dibubarkan.

UKP-PIP telah memberikan input dan analisis tAkan tetrkait ormas yang tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan bangsa. Akan tetapi, UKP-PIP mengatakan bahwa pihaknya bukanlah lembaga eksekutor untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan.

Saat ini, HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap anti-Pancasila. “Kami kan bukan lembaga eksekutor. Eksekutornya Mendagri dan Menkumham,” katanya.

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, kedua Kementerian itu berhak mencabut izin pendirian ormas jika terbukti bertentangan dengan ideologi negara.

Perlu diketahui, bahwa pendirian ormas di Indonesia wajib menerima landasan empat pilar kebangsaan, yakni ideologi Pancasila, bentuk Negara Kesatuan RI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *