Terdaftar Sebagai ASN Denny Indrayana Langgar UU Advokat



1,822 Kali di Baca

Tim hukum Prabowo-Sandi mempertanyakan jabatan cawapres 01 Ma’ruf Amin di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah saat mengikuti pilpres 2019.

Kini Tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, balik mempertanyakan status kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto.

Ade menyebut Denny masih berstatus sebagai dosen di salah satu universitas Yogyakarta. Hal ini ia ketahui dari penjelasan rektor universitas yang menyatakan Denny berstatus sebagai dosen non aktif.
Sementara dalam UU Advokat, kata dia, telah mengatur bahwa seorang advokat tak boleh berstatus sebagai ASN/PNS.

“Saya juga mempertanyakan status salah satu anggota tim kuasa hukum yang hari ini masih saya duga berstatus sebagi ASN/PNS, Denny Indrayana,” ujarnya di posko pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (11/6).

“Artinya kan masih terdaftar namanya (sebagai dosen). Di dalam UU Advokat tidak boleh dan itu sanksi hukumnya pidana loh,” katanya.

Sementara terkait status Bambang, Ade menyebut mantan pimpinan KPK itu hingga saat ini masih terdaftar sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kalau sebagai TGUPP itu otomatis harus cuti sebagai advokat karena tidak boleh rangkap jabatan,” ucap Ade.

Ade mengaku heran dengan tim hukum Prabowo-Sandi yang baru mempertanyakan status Ma’ruf hingga menjadi dalil dalam perbaikan permohonan sengketa pilpres yang diajukan di MK. Menurutnya, status Ma’ruf itu mestinya disampaikan sejak awal persyaratan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

“Itu harusnya dikoreksi oleh KPU maupun Bawaslu, apakah bakal calon ini pantas menjadi calon presiden sesuai dengan persyaratan UU. Kenapa baru sekarang? Mungkin mereka mimpi baru sadar ini, baru move on melihat status itu. Baru ketemu di laman websitenya BNI syariah,” jelas dia.

Sebelumnya, KPU juga sempat menanggapi bahwa Partai Gerindra juga memiliki caleg DPR RI yang berstatus pegawai anak perusahaan BUMN. Namun, caleg tersebut disahkan oleh Bawaslui karena bekerja di anak perusahaan BUMN. Kasus ini menurut KPU serupa dengan kasus yang dipermasalahkan BPN terkait status Ma’aruf.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *