Tindak Tegas Para Pelaku Fitnah yang Dialamatkan ke Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jokowi

0
310

Wartakota – Tahun 2017 hingga 2019 merupakan tahun-tahun panas menjelang Pilpres 2019. Hal apapun akan dimainkan untuk menjatuhkan citra pemerintahan sekarang.

Berita Hoax pun terus berseliweran menayapa masyarakat lewat media sosial.

Parahnya Presiden Joko Widodo pun seolah tak pernah lepas dari fitnahan dan tuduhan-tuduhan sadis. Isu etnis dan PKI kerap disematkan kepadanya. Entah siap yang memulai. Pastinya tujuan itu tak lain untuk membuat citra dan elektabilitas Jokowi terpuruk.

Isu PKI pun tak surut dimainkan para provokator fiktif yang bersemayang di akun-akun palsu dengan menebar ujaran kebencian. Sangat disayangkan nama calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ikut terkena fitnahan kaum maya.

Seperti yang diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru dan sekaligus menggantikan Jendral TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun. Nama Hadi langsung diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal.

Penunjukkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto lantas dikaitkan kembali bahwa Jokowi seorang PKI. Tentu fitnahan ini tak bisa dibiarkan terus berkembang di masyarakat.

Fitnah dan tuduhan ini berkembang di media sosial Twitter. Para netizen ramai mengunyah kata-kata tanpa bukti untuk menjatuhkan Sang Jendral dan Presiden. Diantaranya menuduh Panglima TNI sekarang diganti karena Pro Islam. Sudah jelas, Panglima TNI Gatot Nurmantyo diganti karena sudah mau pensiun.

Entah siapa yang memulai dan siapa yang memutar balikkan serta memberikan konfirmasi sahih bahwa yang ikut PKI pada tahun 1965 adalah TNI AU, padahal dalam peristiwa G30S/PKI, TNI AU tidak ikut serta dalam aksi kudeta yang (diduga) akan dilakukan oleh PKI pada tahun 1965.

Menanggapi berita-berita hoax tersebut, Dinas Penerangan AU (DispenAU), melalui akun Twitter resmi, telah mengingatkan para penyebar hoaks dan fitnah untuk bersikap bijak dan tidak meneruskan hoaks serta fitnah.

 

Mari gunakan media sosial dengan baik dan benar. Jangan jadi provokator yang tak bertanggung jawab yang seolah mengerti sejarah. Ujaran kebencian serta menebarkan fitnah tanpada dasar dan fakta akan berdampak pada proses hukum tercantum pada UU ITE.

Para penyebar hoax harus bisa berpikir maju ke depan dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa, bukan justru mengungkit dan mengaitkan PKI dengan setiap langkah yang diambil oleh pemerintah. Hal tersebut justru merupakan opini yang tidak cerdas dan tidak elegan serta dapat memundurkan peradaban bangsa.