Usulan NasDem Terkait Presiden Menjabat Tiga Periode Ditolak PDIP

Usulan NasDem Terkait Presiden Menjabat Tiga Periode Ditolak PDIP
12,700 Views

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa masa jabatan Presiden dua periode atau sepuluh tahun masih ideal.

Ia menyatakan, partainya hanya menginginkan amandemen UUD 1945 terbatas dan tidak sampai membahas soal perubahan masa jabatan presiden.

Sebelumnya, usulan penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres menjadi tiga periode dalam amandemen terbatas UDD 1945 berasal dari anggota DPR Fraksi Nasdem.

“Sikap PDIP soal amandemen terbatas hanya terkait haluan negara mengingat bangsa ini memerlukan direction untuk menuju kepada apa yang kita mimpikan sebagai masyarakat adil dan makmur,” kata Hasto di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (23/11).

Hasto mengaku tidak sependapat, karena semangat reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak 2 periode paling lama. Itu Artinya, PDIP secara tegas menolak usulan yang diajukan Partai NasDem.

Hasto menyebut, partai banteng bersikap tegas untuk memperjuangkan amandemen UUD 1945 secara terbatas. Salah satu poin yang diinginkan untuk diamendemen adalah menghadirkan kembali GBHN dalam UUD 1945 tersebut.

“Sebagai pedoman bagi seluruh arah perjalanan bangsa 25 tahun 50 tahun dan 100 tahun ke depan,” ucap Hasto.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mau menjawab urgensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode dalam amandemen terbatas UUD 1945. Dia meminta semua pihak untuk menanyakan langsung pada partai yang mengusulkan itu, yakni Partai NasDem.

“Tentu ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Wakil Ketua MPR ini menilai, terlalu cepat untuk membicarakan soal penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasalnya saat ini MPR masih terus melakukan audiensi dengan masyarakat terkait amandemen.

Ihwal perubahan masa jabatan presiden pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate.

Menurut dia, haluan negara yang bertujuan demi konsistensi pembangunan terikat dengan masa jabatan eksekutif, mulai dari presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota/bupati.

“Nanti perlu didiskusikan semuanya,” ujar Johnny pada Senin (7/10/2019).

Johnny mengklaim bahwa ada usulan masyarakat jabatan presiden 1×8 tahun, 3×4 tahun, atau 3×5 tahun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *