Wadah Pegawai KPK Makin Sering Langgar Rambu-Rambu Perundang-undangan Wajar Dibubarkan

2,280 Views

Pandangan pro-kotra dalam menyikapi revisi suatu undang-undang adalah hal biasa dalam negara demokrasi. Termasuk dalam kontroversi perubahan UU NO. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun langkah-langkah radikal dan norak telah ditampilkan oleh para pegawai yang bernaung dibawah Wadah Pegawai KPK.

Selama 17 tahun pemberantasan KPK, ada aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga UU KPK perlu direvisi. Komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap ingin pemerintahan yang bersih dan bersih dari praktek korupsi.

Wadah KPK awalnya dibentuk pada tahun 2006 sebagai wadah pegawai yang menyuarakan kepentingan pegawai KPK sekaligus mitra pimpinan KPK dalam menjalankan organisasi KPK.

Ketua pertama WP KPK saat itu adalah Johan Budi Sapto Pribowo yang saat itu menjabat sebagai juru bicara (jubir) KPK. Johan menjadi ketua WP KPK hingga 2010.

WP KPK didirikan murni inisiatif para pegawai KPK, utamanya pegawai angkatan pertama atau yang masuk berdasarkan seleksi Indonesia Memanggil (IM) I, di mana Johan termasuk di dalamnya.

Setelah Johan, terpilih M. Adlinsyah Nasution, pegawai di direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai ketua WP KPK. Ia memimpin WP untuk periode 2010-2012.

Berturut-turut, WP KPK masih dipimpin oleh pegawai “non-penindakan”, yaitu Nanang Farid Syam, fungsional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI); Faisal Jabar dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menjabat pada 2014-1016; hingga akhirnya pegawai KPK dari Kedeputian Penindakan, yaitu penyidik KPK Novel Baswedan menjadi ketua WP KPK 2016-2018.

Dipimpin oleh seseorang yang “dikenal” bukan hanya di dalam KPK tapi juga di luar lembaga tersebut, WP KPK pun mulai dibicarakan orang-orang luar KPK, misalnya oleh Panitia Khusus (pansus) Hak Angket KPK saat membeberkan hasil temuan Pansus Angket dalam sidang paripurna KPK.

Pansus menuding WP KPK dapat mengintervensi dan membatalkan keputusan pimpinan. Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman di hadapan Pansus Hak Angket juga mengakui bahwa WP KPK punya pengaruh besar di lembaga penegak hukum tersebut

Sejak kepemimpinan Novel Baswedan dan dilatarbelakangi kerdilnya kemampuan Abraham Samad memimpin KPK membuat WP KPK semakin jauh dari tujuan semula.

Aksi penolakan hasil keputusan DPR RI terkait pemilihan Komisioner KPK yang baru oleh Wadah Pegawai KPK semakin menguatkan sentimen publik bahwa selama ini Wadah Pegawai KPK seakan mencampuri atau mendominasi wilayah yang bukan wewenangnya di KPK. Kita harus pahami, pemilihan Komisioner KPK sejatinya adalah wewenang DPR RI, dan wajib dihormati oleh semua pihak.

Selain itu, penolakan atas RUU KPK, yang memuat aturan terkait Dewan Pengawas KPK dan izin penyadapan oleh penyidik KPK juga semakin menguatkan argumentasi, KPK selama ini memang sangat anti kritik, seolah ingin tampil bak malaikat yang suci tanpa dosa.

Wadah Pegawai KPK seakan ingin bekerja tanpa pengawasan, sekaligus mempunyai power untuk menjerat siapapun yang melawan dominasi mereka, sekalipun itu atasan mereka. Wadah Pegawai KPK sejatinya bukanlah organisasi yang dibiayai oleh negara, namun dikabarkan sering membuat agenda yang diduga menggunakan anggaran negara. Ini menunjukkan bahwa Wadah Pegawai KPK sangat powerfull di KPK.

Terkuaknya kelompok di KPK yang disebut Kelompok Taliban, yaitu para penyidik KPK serta pegawai KPK yang selama ini mendominasi di KPK dan kerap memanfaatkan jejaringnya di media untuk mempublikasikan “kepahlawanan” KPK sebagai lembaga yang suci menjadi faktor turunnya kehormatan dan kepercayaan publik kepada KPK.

Sosok yang paling berpengaruh di kelompok Taliban yaitu Novel Baswedan. Tidak banyak yang tahu, Novel ternyata selama ini menyimpan berbagai kasus yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari perilaku koruptif. Hanya saja, karena dominasinya di KPK sangat kuat, khususnya di Wadah Pegawai KPK, Novel seakan bebas melakukan apa saja tanpa pengawasan atau pengusutan oleh KPK.

Novel bisa dibilang sangat memahami struktur penyidikan dan penyelidikan dalam sebuah kasus karena dulu dia pernah di Bareskrim Polri. Sedangkan banyak pegawai independen maupun komisioner yang belum berpengalaman dalam membedah sebuah kasus korupsi

Pola yang dilakukan Novel dan kawan-kawannya adalah dengan membangun opini melalui media. Dan opini yang paling mudah terbentuk adalah dengan Operasi Tangkap Tangan atau OTT. Dengan seringnya melakukan OTT ini, KPK tercitra sebagai pahlawan yang tidak bisa disentuh. “Menyentuh” mereka berarti pro koruptor.

Heboh tentang penolakan Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri untuk masuk ke dalam KPK. Membuat masyarakat semakin mengerti siapa yang paling panik jika Firli ada di dalam. Ya, siapa lagi kalau bukan Novel Baswedan dan kelompok talibannya yang selama ini hidup nyaman dalam mengendalikan lembaga yang superbody itu.

Dan sekarang Firli sudah sah menjadi Ketua KPK. Ia akan mulai membenahi sistem di dalam sehingga kelompok eksklusif itu akan berhamburan keluar takut borok-boroknya selama ini terbongkar.

“KPK sudah menyimpang dari tujuan awal dibentuknya,” kata Profesor Romli Atmasasmita, perumus UU KPK.

Ya, benar. KPK sekarang bukan lagi lembaga yang fokus pada pemberantasan korupsi, tapi sudah bermain politik demi kepentingan sekelompok orang.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *