Walhi Sebut Kesalahan Terbesar Anies Adalah Menerbitkan IMB Reklamasi

Walhi Sebut Kesalahan Terbesar Anies Adalah Menerbitkan IMB Reklamasi

118 Kali di Baca

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mendapat kritikan pedas dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terkait kebijakannya yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengecam tindakan Anies yang dengan seenaknya menerbitkan IMB. Padahal sebelumnya hal itu pernah ditentang Anies.

“Saya kira ini adalah sebuah kesalahan besar dan kita mengecam tindakan gubernur saat ini, yang seharusnya tidak diterbitkan. Dia punya pilihan kebijakan untuk tidak menerbitkan IMB. Kenapa dipaksakan?” tegasnya di Gedung Eksekutif Nasional Walhi, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Argumentasi Anies tentang Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 untuk menerbitkan IMB itu, menurut Tubagus tidaklah tepat dan beberapa alasan itu terkesan mengada-ada.
“Misalnya kita tahu di tahun 2017 Gubernur DKI mencabut Raperda Kawasan Strategis. Nah kenapa dia tidak mencabut Pergub 206/2016 itu? Karena pergub dan perda ini saling berkesinambungan,” ujarnya.

Selain itu Tubagus menyebut reklamasi dan bangunan di atasnya tidak bisa dipisahkan. Dengan penerbitan IMB itu, Tubagus menyebut penyegelan pulau reklamasi yang dilakukan Anies pada tahun 2018 tidak ada gunanya.

“Reklamasi dan bangunan diatasnya itu itu tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah statement Gubernur DKI bahwa saat ini aktivitas di atas (reklamasi) itu bangunan dipisahkan dengan reklamasi. Tidak (terpisah), perencanaan reklamasi mulai dari dulu sampai sekarang itu yang dibicarakan adalah mau diapakan itu,” ucapnya.

“Artinya memang ini reklamasi tetap dipaksakan oleh Pemerintah DKI saat ini. Artinya upaya selama itu dilakukan mulai dari penyegelan tidak ada gunanya toh ujungnya IMB dikeluarkan,” ia menambahkan.

Anies sebelumnya menjelaskan tindakannya menerbitkan IMB itu. Anies mengaku harus mematuhi Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.