Wiranto Sebut Muncul Kelompok yang Orientasi Ideologinya Berbeda dengan Pancasila

Wiranto Sebut Muncul Kelompok yang Orientasi Ideologinya Berbeda dengan Pancasila
59 Views

Menko Polhukam Wiranto menyebut pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi khilafah pasca organisasi terlarang HTI dibubarkan.

Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan penyebaran khilafah mengingat individu semakin gencar melakukan propaganda khilafah di masyarakat.

Wiranto mengaku ada kelompok yang mempunyai ideologi berbeda dengan Pancasila. Menurut dia, kelompok tersebut sudah lama hidup di Indonesia.

Jujur kita akui bahwa muncul kelompok yang mempunyai kelompok orientasi ideologi yang berbeda dengan Pancasila dan NKRI. Dan kelompok ini cukup lama hidup kita kurang waspada atau karena kepentingan politik ya kita biarkan,” kata Wiranto di Gedung Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Soal kelompok HTI dibubarkan pemerintah Wiranto menyebut risiko politiknya tinggi. Tapi kata dia jika tidak dibubarkan malah akan menjadi kekuatan yang luar biasa dan merongrong negeri ini karena orientasinya bukan NKRI lagi. Menurutnya orientasinya negeri yang dibangun dengan cara khilafah.

Yang pasti 20 negara sudah melarang organisasi itu hidup di negara masing-masing termasuk negara Islam, Arab Saudi, Malaysia juga melarang ideologi yang beraliran khilafah itu,” ujarnya.

Namun, kata Wiranto, masalah tidak berhenti setelah kelompok yang berideologi khilafah itu dibubarkan. Pada poin inilah Wiranto kemudian menyampaikan rencananya untuk membuat aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi khilafah itu.

Ternyata setelah organisasi kita bubarkan di luar masih ngomong sana ngomong sini, ditangkap kebebasan berekspresi lagi dianggapnya. Ini sedang kita garap bagaimana pembubaran organisasi itu diimbangi juga dengan individual tidak boleh menyebarkan ideologi yang sudah kita larang seperti itu,” ucapnya.

Diakuinya sangat debatable karena yang dilarang di ketetapan MPR itu adalah ideologi yang berbau Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Dulu nggak ada khilafah di TAP MPR itu. Kemudian Perppu itu kita tambahkan bahwa termasuk organisasi-organisasi ekstrem lainnya yang bertentangan dengan Pancasila,” kata dia.

Wiranto kemudian menjelaskan pengendalian ormas di era reformasi ini tidak mudah. Pemerintah bahkan kerap dicap otoriter jika membuat aturan mengenai ormas.

Karena itu dukungan masyarakat kepada Pemerintah untuk menindak tegas individu baik tokoh agama maupun masyarakat yang sengaja dan terbukti menyebarkan paham anti Pancasila dengan aturan yang akan diberlakukan sangat dibutuhkan agar tercipta sosial politik dan keamanan yang kondusif di NKRI.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *